Update regulasi

Ringkasan peraturan perpajakan terbaru (2024–2026) dan ketentuan pokok yang masih berlaku, lengkap dengan dasar hukum, dampak ke soal UKP, pembahasan, dan file peraturannya.

Menampilkan 11 dari 44 regulasi.

Berlaku

PP 58/2023 dan PMK 168/2023: tarif efektif rata-rata (TER) PPh 21

Dasar hukum: PP 58 Tahun 2023; PMK 168 Tahun 2023
Berlaku: 1 Januari 2024
Tingkat UKP: A, B, C

Pokok aturan

Pemotongan PPh 21 pegawai tetap masa Januari–November memakai TER bulanan kategori A (TK/0, TK/1, K/0), B (TK/2, TK/3, K/1, K/2), dan C (K/3) tanpa mengurangkan PTKP
Masa terakhir (Desember atau bulan berhenti) dihitung ulang setahun dengan tarif Pasal 17
Pegawai tidak tetap harian memakai TER harian
Bukan pegawai memakai tarif Pasal 17 atas 50% penghasilan bruto

Dampak ke soal UKP

Soal PPh 21 bulanan harus memakai tabel TER, bukan disetahunkan
Zakat/sumbangan keagamaan wajib lewat pemberi kerja menjadi pengurang dalam perhitungan setahun

Pembahasan & contoh

Contoh: pegawai tetap status K/1 (kategori B) dengan bruto Rp10.000.000 sebulan dipotong TER 1,5% = Rp150.000 setiap masa Januari–November
Di bulan Desember, PPh 21 setahun dihitung dengan Pasal 17 (bruto setahun − biaya jabatan maksimal Rp6.000.000 − iuran pensiun/JHT/JP pegawai − PTKP Rp63.000.000), lalu dikurangi PPh yang sudah dipotong Januari–November
Hasilnya bisa kurang bayar atau lebih potong

Sumber ↗

Berlaku

PMK 168/2023: petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh 21 dengan TER

Dasar hukum: PMK 168 Tahun 2023 (pelaksanaan PP 58/2023)
Berlaku: 1 Januari 2024
Tingkat UKP: A, B, C

Pokok aturan

PPh 21 pegawai tetap masa Januari–November dihitung dengan Tarif Efektif Rata-rata bulanan kategori A (TK/0, TK/1, K/0), B (TK/2, TK/3, K/1, K/2), atau C (K/3)
Masa pajak terakhir memakai tarif Pasal 17 atas penghasilan setahun
Pegawai tidak tetap dengan upah harian sampai Rp2,5 juta memakai TER harian (0% sampai Rp450 ribu, 0,5% di atasnya)
Pegawai tidak tetap dengan upah di atas Rp2,5 juta sehari: tarif Pasal 17 × 50% bruto
Bukan pegawai: tarif Pasal 17 × 50% bruto

Dampak ke soal UKP

Dasar seluruh soal hitung PPh 21 sejak 2024

Pembahasan & contoh

Contoh: pekerja harian menerima Rp400.000 sehari: TER harian 0%, tidak ada PPh 21
Upah Rp600.000 sehari: 0,5% × Rp600.000 = Rp3.000
Konsultan (bukan pegawai) menerima honor Rp20.000.000: PPh 21 = 5% × 50% × Rp20.000.000 = Rp500.000

Sumber ↗

Berlaku

PMK 172/2023: prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (transfer pricing)

Dasar hukum: PMK 172 Tahun 2023
Berlaku: 29 Desember 2023
Tingkat UKP: C

Pokok aturan

Kodifikasi aturan transfer pricing: prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berlaku sama untuk transaksi dalam negeri dan lintas negara yang dipengaruhi hubungan istimewa
Mengatur dokumentasi, penyesuaian (primer, terkait/corresponding, dan sekunder), MAP, dan APA
Selisih penyesuaian primer oleh DJP dapat diperlakukan sebagai dividen terselubung (penyesuaian sekunder) dan dipotong PPh 23/26, kecuali dikembalikan dalam bentuk kas sebelum SKP terbit

Dampak ke soal UKP

Soal transfer pricing tingkat C mengacu pada PMK 172/2023 (bukan lagi PMK 213/2016 dan PMK 22/2020)

Pembahasan & contoh

Contoh: DJP mengoreksi harga jual ke afiliasi luar negeri sebesar Rp1 miliar
Bila selisih tidak dikembalikan, Rp1 miliar diperlakukan sebagai dividen kepada pemegang saham luar negeri dan dipotong PPh 26 20% (atau tarif P3B) = Rp200.000.000

Sumber ↗

Berlaku

PMK 66/2023: perlakuan PPh atas natura dan/atau kenikmatan

Dasar hukum: PMK 66 Tahun 2023 (pelaksanaan UU HPP dan PP 55/2022)
Berlaku: 2023 (natura menjadi objek PPh penerima sejak 1 Januari 2023)
Tingkat UKP: A, B, C

Pokok aturan

Natura dan kenikmatan dari pemberi kerja menjadi objek PPh penerima dan dapat dibiayakan pemberi, dengan pengecualian antara lain makanan/minuman bagi seluruh pegawai, natura di daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan, dan natura/kenikmatan tertentu dengan batas nilai

Dampak ke soal UKP

Soal PPh 21 atas natura dan biaya natura dalam koreksi fiskal

Pembahasan & contoh

Contoh: makan siang yang disediakan untuk seluruh pegawai di kantor bukan objek PPh penerima
Pemberian telepon genggam untuk keperluan kerja termasuk natura yang dikecualikan sepanjang memenuhi syarat dan batas dalam PMK

Sumber ↗

Berlaku

PMK 136/2023: NIK sebagai NPWP bagi orang pribadi penduduk

Dasar hukum: PMK 112/2022 s.t.d.d. PMK 136/2023
Berlaku: NIK sebagai NPWP penuh sejak 1 Juli 2024
Tingkat UKP: A, B, C

Pokok aturan

Wajib Pajak orang pribadi penduduk memakai NIK sebagai NPWP
NPWP 16 digit untuk badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi bukan penduduk
Penggunaan NIK dan NPWP 16 digit secara penuh berlaku sejak 1 Juli 2024

Dampak ke soal UKP

Soal identitas Wajib Pajak, pemotongan, dan faktur memakai NIK/NPWP 16 digit

Pembahasan & contoh

Contoh: bukti potong PPh 21 pegawai WNI mencantumkan NIK pegawai
NPWP format 15 digit tidak dipakai lagi untuk layanan administrasi

Sumber ↗

Berlaku

UU 7/2021 (UU HPP): pokok perubahan KUP, PPh, PPN, dan cukai

Dasar hukum: UU 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Berlaku: Bertahap sejak 29 Oktober 2021
Tingkat UKP: A, B, C

Pokok aturan

NIK sebagai NPWP
Sanksi lebih ringan (denda keberatan 30%, banding 60%, kenaikan Pasal 13 ayat (3) menjadi 75%, bunga berbasis suku bunga acuan)
Tarif PPh badan 22%
Lapisan PPh orang pribadi 5% (s.d. Rp60 juta) sampai 35% (di atas Rp5 miliar)
Natura menjadi objek PPh
Omzet UMKM orang pribadi sampai Rp500 juta tidak dikenai PPh final
Tarif PPN 11% (2022) dan 12% (2025)
PPN final untuk sektor tertentu

Dampak ke soal UKP

Dasar sebagian besar soal UKP
Ketentuan sanksi dan tarif sejak HPP adalah jawaban yang dipakai di bank soal

Pembahasan & contoh

Contoh: SKPKB karena SPT tidak disampaikan setelah ditegur: kenaikan 75% (sebelum HPP 50%/100%)
Keberatan ditolak: denda 30% (sebelum HPP 50%)

📄 File peraturan Sumber ↗

Berlaku

UU 6/2023 (Cipta Kerja): klaster perpajakan

Dasar hukum: UU 6 Tahun 2023 (penetapan Perppu 2/2022); pelaksanaan PP 9/2021 dan PMK 18/2021
Berlaku: 31 Maret 2023
Tingkat UKP: B, C

Pokok aturan

Dividen dalam negeri dan dividen luar negeri yang diinvestasikan kembali di Indonesia dapat dikecualikan dari objek PPh
WNA tertentu hanya dikenai PPh atas penghasilan dari Indonesia selama 4 tahun
Pengkreditan Pajak Masukan sebelum pengukuhan PKP dengan pedoman 80%
Penyerahan aset sebagai setoran modal (inbreng) bukan penyerahan BKP dalam kondisi tertentu

Dampak ke soal UKP

Soal dividen dikecualikan, pedoman pengkreditan 80%, dan subjek pajak WNA

Pembahasan & contoh

Contoh: Pajak Keluaran sebelum pengukuhan Rp100.000.000
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan pedoman = 80% × Rp100.000.000 = Rp80.000.000
PPN disetor Rp20.000.000

Sumber ↗

Berlaku

PP 55/2022: penyesuaian pengaturan di bidang PPh (termasuk PPh final UMKM)

Dasar hukum: PP 55 Tahun 2022 s.t.d.d. PP 20 Tahun 2026
Berlaku: 20 Desember 2022; diubah PP 20/2026
Tingkat UKP: A, B, C

Pokok aturan

Peraturan pelaksanaan UU PPh pasca-HPP: natura, dividen dikecualikan, sumbangan, biaya, kompensasi kerugian, serta PPh final UMKM 0,5% dengan omzet tidak dikenai pajak Rp500 juta bagi orang pribadi
PP 20/2026 membatasi PPh final UMKM untuk orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi (koperasi paling lama 4 tahun)

Dampak ke soal UKP

Soal PPh final UMKM dan berbagai pengecualian objek PPh

Pembahasan & contoh

Contoh: pedagang orang pribadi beromzet Rp800 juta setahun: PPh final = 0,5% × (Rp800.000.000 − Rp500.000.000) = Rp1.500.000

📄 File peraturan Sumber ↗

Berlaku

PP 44/2022: penerapan PPN dan PPnBM

Dasar hukum: PP 44 Tahun 2022
Berlaku: 2 Desember 2022
Tingkat UKP: A, B, C

Pokok aturan

Peraturan pelaksanaan UU PPN pasca-HPP: penyerahan yang terutang dan tidak terutang PPN, pengkreditan Pajak Masukan, pengembalian kelebihan, serta PPnBM

Dampak ke soal UKP

Soal objek PPN, pengkreditan, dan restitusi PPN

Pembahasan & contoh

Contoh: Pajak Masukan atas perolehan BKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha tidak dapat dikreditkan

Sumber ↗

Berlaku

PP 50/2022: tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan (KUP)

Dasar hukum: PP 50 Tahun 2022
Berlaku: 12 Desember 2022
Tingkat UKP: A, B, C

Pokok aturan

Peraturan pelaksanaan UU KUP pasca-HPP: NPWP/NIK, pembetulan dan pengungkapan, pemeriksaan bukti permulaan, sanksi berbasis suku bunga acuan, dan penghentian penyidikan

Dampak ke soal UKP

Soal KUP tingkat B dan C (pengungkapan ketidakbenaran, bukti permulaan, sanksi)

Pembahasan & contoh

Contoh: pengungkapan ketidakbenaran pada saat pemeriksaan bukti permulaan dikenai sanksi denda 100% dari pajak kurang dibayar (Pasal 8 ayat (3a) UU KUP)

📄 File peraturan Sumber ↗

Berlaku

UU 10/2020: Bea Meterai tarif tunggal Rp10.000

Dasar hukum: UU 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
Berlaku: 1 Januari 2021
Tingkat UKP: A, B, C

Pokok aturan

Tarif tetap Rp10.000
Dokumen yang menyatakan penerimaan uang dikenai bea meterai bila nilainya lebih dari Rp5.000.000
Dokumen tertentu seperti ijazah, tanda terima gaji/pensiun, dan dokumen lalu lintas barang (konosemen) tidak dikenai
Pembayaran dengan meterai tempel, meterai elektronik, meterai bentuk lain, atau SSP
Sanksi atas bea meterai kurang bayar 100%

Dampak ke soal UKP

Soal objek, tarif, dan sanksi Bea Meterai

Pembahasan & contoh

Contoh: kuitansi Rp6.000.000 dikenai bea meterai Rp10.000
Kuitansi Rp5.000.000 tidak dikenai
Bea meterai Rp10.000 yang tidak dibayar ditagih bersama sanksi 100% = Rp20.000

📄 File peraturan Sumber ↗

Ringkasan untuk belajar, bukan nasihat pajak. Selalu periksa naskah resmi di JDIH Kemenkeu atau pajak.go.id. Ketentuan bertanda "Masa transisi" bisa berubah. File peraturan lengkap ada di Bank peraturan.