Update regulasi

Ringkasan peraturan perpajakan terbaru (2024–2026) dan ketentuan pokok yang masih berlaku, lengkap dengan dasar hukum, dampak ke soal UKP, pembahasan, dan file peraturannya.

Menampilkan 18 dari 44 regulasi.

Berlaku terbatas waktu

PMK 105/2025: PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) tahun 2026

Dasar hukum: PMK 105 Tahun 2025
Berlaku: Masa pajak Januari–Desember 2026
Tingkat UKP: A, B, C

Pokok aturan

PPh 21 pegawai di sektor alas kaki, tekstil & pakaian jadi, furnitur, kulit & barang dari kulit, serta pariwisata (KLU tertentu) ditanggung pemerintah
Syarat pegawai tetap: penghasilan bruto tetap dan teratur tidak lebih dari Rp10 juta sebulan
Pegawai tidak tetap: rata-rata upah tidak lebih dari Rp500 ribu sehari atau Rp10 juta sebulan
Memiliki NPWP/NIK terintegrasi dan tidak menerima insentif PPh 21 DTP lain

Dampak ke soal UKP

PPh 21 DTP dibayarkan tunai kepada pegawai, tidak memotong gaji
Insentif berlaku sementara, jadi soal perhitungan PPh 21 umum tetap memakai TER dan Pasal 17
Kalkulator LAPERPAK sudah menyediakan pilihan DTP

Pembahasan & contoh

Contoh: pegawai tetap pabrik tekstil, status TK/0, bruto Rp8.000.000 per bulan pada 2026
PPh 21 dengan TER kategori A 1,5% = Rp120.000 tetap dihitung dan dilaporkan pemberi kerja, tetapi ditanggung pemerintah sehingga dibayarkan tunai kepada pegawai (gaji tidak dipotong)
Pegawai yang sama dengan bruto tetap Rp12.000.000 tidak memenuhi syarat, sehingga PPh 21 dipotong seperti biasa
Insentif ini tidak berlaku untuk pegawai tanpa NPWP/NIK yang terintegrasi

📄 File peraturan Sumber ↗

Berlaku terbatas waktu

PMK 90/2025: PPN DTP 100% atas rumah tapak dan satuan rumah susun tahun 2026

Dasar hukum: PMK 90 Tahun 2025
Berlaku: Masa pajak Januari–Desember 2026
Tingkat UKP: A, B, C

Pokok aturan

PPN atas penyerahan rumah tapak baru dan satuan rumah susun baru yang siap huni dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar ditanggung pemerintah 100% untuk bagian harga sampai Rp2 miliar
BAST dan penyerahan pada masa pajak Januari–Desember 2026
Unit tidak boleh dipindahtangankan dalam 1 tahun sejak BAST
Rumah harus memiliki kode identitas di SIKUMBANG atau BP Tapera

Dampak ke soal UKP

Soal PPN atas penyerahan rumah tahun 2026 perlu memperhatikan fasilitas DTP
Insentif bersifat sementara
Di luar masa ini PPN dihitung normal

Pembahasan & contoh

Contoh: rumah siap huni seharga Rp3 miliar (sebelum PPN) diserahterimakan Agustus 2026
Bagian Rp2 miliar mendapat PPN DTP 100%, sedangkan sisa Rp1 miliar terutang PPN normal: 12% × 11/12 × Rp1.000.000.000 = Rp110.000.000
Rumah seharga Rp6 miliar tidak mendapat fasilitas sama sekali karena melebihi Rp5 miliar

Sumber ↗

Berlaku

PER-11/PJ/2025: format SPT, bukti potong, dan faktur pajak di Coretax

Dasar hukum: PER-11/PJ/2025 (pelaksanaan Pasal 465 PMK 81/2024); sebagian diubah PER-3/PJ/2026 dan PER-12/PJ/2026
Berlaku: 22 Mei 2025
Tingkat UKP: A, B, C

Pokok aturan

Mengatur bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, SPT Masa Bea Meterai, SPT Tahunan PPh, bukti potong (PPh 21 dan unifikasi), serta faktur pajak di Coretax
Wajib Pajak orang pribadi dengan penghasilan di bawah PTKP tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan dan SPT Masa PPh 25
Orang pribadi tanpa usaha/pekerjaan bebas tidak wajib SPT Masa PPh 25
Angsuran PPh 25 dapat dihitung ulang, antara lain bila usaha meningkat dan PPh terutang diperkirakan melebihi 125% dari dasar angsuran

Dampak ke soal UKP

Soal kewajiban SPT, pengecualian SPT, dan penghitungan ulang angsuran PPh 25 era Coretax
Ketentuan SPT Tahunan sudah diperbarui oleh PER-3/PJ/2026 dan pembetulan SPT oleh PER-12/PJ/2026

Pembahasan & contoh

Contoh: pegawai dengan penghasilan neto setahun Rp50 juta (status TK/0, PTKP Rp54 juta) tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan
Pengusaha yang omzetnya melonjak sehingga PPh tahun berjalan diperkirakan lebih dari 125% dasar angsuran dapat diminta/menghitung ulang angsuran PPh 25

Sumber ↗

Berlaku

PMK 11/2025: DPP nilai lain dan PPN besaran tertentu setelah tarif 12%

Dasar hukum: PMK 11 Tahun 2025; diubah PMK 53/2025 (ketentuan kripto dihapus)
Berlaku: 4 Februari 2025 (untuk penyerahan sejak 1 Januari 2025)
Tingkat UKP: A, B, C

Pokok aturan

Menyesuaikan DPP nilai lain dan PPN besaran tertentu agar kenaikan tarif PPN menjadi 12% tidak menambah beban atas barang/jasa bukan mewah
DPP nilai lain menjadi 11/12 dari harga jual, penggantian, atau nilai impor (setelah dikurangi komponen tertentu bila diatur)
PPN kegiatan membangun sendiri tetap 2,2%
Emas perhiasan memakai besaran tertentu 10% × 11/12 × tarif PPN
Mencabut antara lain PMK 75/2010, PMK 62/2022, dan PMK 63/2022

Dampak ke soal UKP

Soal PPN atas pemakaian sendiri/pemberian cuma-cuma, KMS, LPG, emas perhiasan, dan transaksi besaran tertentu lainnya sejak 2025

Pembahasan & contoh

Contoh: pemberian cuma-cuma barang dengan harga jual Rp200.000 dan laba kotor Rp50.000
DPP = 11/12 × (Rp200.000 − Rp50.000) = Rp137.500
PPN = 12% × Rp137.500 = Rp16.500
Membangun rumah sendiri dengan biaya Rp1 miliar: PPN KMS = 2,2% × Rp1.000.000.000 = Rp22.000.000

Sumber ↗

Berlaku

PER-1/PJ/2025: pembuatan faktur pajak sesuai PMK 131/2024

Dasar hukum: PER-1/PJ/2025
Berlaku: 1 Januari 2025
Tingkat UKP: A, B, C

Pokok aturan

Petunjuk teknis faktur pajak setelah PMK 131/2024: untuk barang/jasa bukan mewah, faktur mencantumkan DPP nilai lain 11/12 dan tarif 12%
Pada awal 2025 DJP memberi masa transisi sehingga faktur yang masih mencantumkan tarif 11% tidak dianggap salah
Masa transisi itu sudah berakhir

Dampak ke soal UKP

Soal pengisian faktur pajak 2025 dan sesudahnya: DPP 11/12 × harga jual, tarif 12%
Faktur dengan tarif 11% hanya ditoleransi pada masa transisi

Pembahasan & contoh

Contoh: penyerahan barang umum seharga Rp50.000.000
Faktur mencantumkan harga jual Rp50.000.000, DPP nilai lain Rp45.833.333 (11/12), dan PPN 12% = Rp5.500.000

Sumber ↗

Berlaku

PMK 15/2025: pemeriksaan pajak (lengkap, terfokus, spesifik)

Dasar hukum: PMK 15 Tahun 2025; mencabut PMK 17/2013 s.t.d.d. PMK 184/2013 dan PMK 256/2014
Berlaku: 14 Februari 2025
Tingkat UKP: B, C

Pokok aturan

Mengatur ulang pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dengan tiga jenis: pemeriksaan lengkap, pemeriksaan terfokus, dan pemeriksaan spesifik, termasuk jangka waktu, hak dan kewajiban pemeriksa serta Wajib Pajak, dan penyampaian SPHP

Dampak ke soal UKP

Soal jenis dan prosedur pemeriksaan pajak sejak 2025 mengacu pada PMK 15/2025, bukan lagi pemeriksaan "lapangan/kantor" versi PMK 17/2013

Pembahasan & contoh

Pemeriksaan spesifik dipakai untuk menguji satu atau beberapa pos tertentu secara ringkas
Pemeriksaan lengkap menguji seluruh kewajiban
Pengungkapan ketidakbenaran SPT tetap dapat dilakukan sebelum SPHP disampaikan (Pasal 8 ayat (4) UU KUP)

Sumber ↗

Masa transisi

PMK 37/2025: marketplace sebagai pemungut PPh 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri

Dasar hukum: PMK 37 Tahun 2025
Berlaku: Diundangkan 14 Juli 2025; pemungutan oleh marketplace ditunda (direncanakan 1 November 2026)
Tingkat UKP: A, B, C

Pokok aturan

Penyelenggara marketplace (PMSE) dapat ditunjuk memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto pedagang dalam negeri yang tercantum dalam tagihan
Pemungutan sempat ditunda
DJP menyatakan berlaku mulai 1 November 2026 dengan penunjukan ulang marketplace (penunjukan lama dibatalkan)

Dampak ke soal UKP

Masa transisi: soal hitung PPh 22 marketplace perlu memperhatikan tanggal mulai pemungutan
Pedagang UMKM tetap dapat memakai PPh final 0,5% (PP 55/2022 s.t.d.d. PP 20/2026)

Pembahasan & contoh

Contoh: pedagang dengan penjualan Rp20.000.000 dalam sebulan di marketplace yang sudah ditunjuk dipungut PPh 22 sebesar 0,5% × Rp20.000.000 = Rp100.000
Status penerapan masih dapat berubah
Periksa pengumuman DJP terbaru

Sumber ↗

Berlaku

PMK 50/2025: PPh 22 final dan PPN atas transaksi aset kripto

Dasar hukum: PMK 50 Tahun 2025; PMK 53/2025 menghapus ketentuan kripto dari PMK 11/2025
Berlaku: 1 Agustus 2025
Tingkat UKP: B, C

Pokok aturan

Aset kripto diperlakukan sebagai aset keuangan digital
Penyerahan aset kripto tidak dikenai PPN, tetapi jasa fasilitasi dan verifikasi transaksi tetap terutang PPN
Penghasilan penjual dikenai PPh Pasal 22 final 0,21% dari nilai transaksi melalui PMSE dalam negeri dan 1% melalui PMSE luar negeri

Dampak ke soal UKP

Soal kripto sebelum Agustus 2025 memakai ketentuan lama (PMK 68/2022)
Sesudahnya memakai PMK 50/2025

Pembahasan & contoh

Contoh: penjualan aset kripto senilai Rp100.000.000 melalui exchanger dalam negeri: PPh 22 final = 0,21% × Rp100.000.000 = Rp210.000, tanpa PPN atas nilai kriptonya

Sumber ↗

Berlaku

PMK 51/2025 & PMK 52/2025: PPh 22 atas emas batangan dan kegiatan usaha bulion

Dasar hukum: PMK 51 Tahun 2025; PMK 52 Tahun 2025
Berlaku: 1 Agustus 2025
Tingkat UKP: B, C

Pokok aturan

Lembaga jasa keuangan (LJK) bulion ditunjuk sebagai pemungut PPh 22 atas pembelian emas batangan
Impor emas batangan dikenai PPh 22 0,25%
Penjualan oleh konsumen akhir ke LJK bulion sampai Rp10 juta dikecualikan
Penjualan emas perhiasan/emas batangan kepada konsumen akhir, Wajib Pajak UMKM PPh final, atau pemegang SKB tidak dipungut PPh 22

Dampak ke soal UKP

Soal PPh 22 emas sejak Agustus 2025

Pembahasan & contoh

Contoh: impor emas batangan dengan nilai impor Rp1.000.000.000 dipungut PPh 22 sebesar 0,25% × Rp1.000.000.000 = Rp2.500.000

Sumber ↗

Berlaku

PMK 111/2025: pengawasan kepatuhan Wajib Pajak (termasuk SP2DK)

Dasar hukum: PMK 111 Tahun 2025
Berlaku: 1 Januari 2026
Tingkat UKP: B, C

Pokok aturan

Mengatur pengawasan kepatuhan atas Wajib Pajak terdaftar, yang belum terdaftar, dan pengawasan kewilayahan, termasuk penyampaian SP2DK kepada pihak yang belum terdaftar
Pedoman teknisnya SE-8/PJ/2026

Dampak ke soal UKP

Soal SP2DK, permintaan penjelasan data, dan tindak lanjut pengawasan sejak 2026

Pembahasan & contoh

SP2DK bukan ketetapan pajak: Wajib Pajak diminta memberi penjelasan atas data/keterangan
Bila penjelasan tidak memadai, dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan

Sumber ↗

Berlaku

PMK 112/2025: tata cara penerapan P3B (tax treaty) dan formulir DGT

Dasar hukum: PMK 112 Tahun 2025; menggantikan PER-25/PJ/2018
Berlaku: 31 Desember 2025
Tingkat UKP: C

Pokok aturan

Mengatur tata cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, termasuk perubahan formulir DGT dan pengetatan ketentuan antipenyalahgunaan P3B

Dampak ke soal UKP

Soal syarat memakai tarif P3B atas PPh 26 (formulir DGT, beneficial owner) tingkat C

Pembahasan & contoh

Contoh: bunga kepada WPLN dikenai PPh 26 20%
Tarif lebih rendah sesuai P3B hanya dapat dipakai bila syarat administratif (DGT) dan antipenyalahgunaan terpenuhi

Sumber ↗

Berlaku

PER-8/PJ/2025: 13 layanan administrasi perpajakan lewat Coretax

Dasar hukum: PER-8/PJ/2025
Berlaku: 21 Mei 2025
Tingkat UKP: B, C

Pokok aturan

Mengatur tata cara pemberian 13 layanan administrasi perpajakan melalui Coretax dan menggantikan 25 peraturan serta 3 keputusan lama

Dampak ke soal UKP

Soal prosedur layanan (permohonan, surat keterangan) era Coretax mengacu pada PER ini, bukan peraturan lama yang telah dicabut

Pembahasan & contoh

Layanan diajukan melalui akun Wajib Pajak di Coretax
Produk hukumnya diterbitkan secara elektronik

Sumber ↗

Berlaku

PMK 114/2025: PPh atas sumbangan, bantuan, dan zakat

Dasar hukum: PMK 114 Tahun 2025; mencabut PMK 245/2008, 254/2010, 76/2011, dan 90/2020
Berlaku: 31 Desember 2025
Tingkat UKP: B, C

Pokok aturan

Mengatur sumbangan, bantuan, dan zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi serta yang dikecualikan dari objek PPh penerimanya

Dampak ke soal UKP

Soal biaya sumbangan/zakat sebagai pengurang penghasilan bruto (Pasal 6 dan Pasal 4 ayat (3) UU PPh)

Pembahasan & contoh

Zakat dan sumbangan keagamaan wajib dapat menjadi pengurang penghasilan bruto bila dibayarkan kepada lembaga penerima yang ditetapkan (daftar terbaru antara lain PER-22/PJ/2025)

Sumber ↗

Masa berlaku berakhir

PMK 10/2025: PPh 21 DTP untuk pegawai industri padat karya tahun 2025

Dasar hukum: PMK 10 Tahun 2025; untuk 2026 diganti PMK 105/2025
Berlaku: Masa pajak Januari–Desember 2025 (sudah berakhir)
Tingkat UKP: A, B, C

Pokok aturan

PPh 21 pegawai tertentu di industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, serta kulit dan barang dari kulit ditanggung pemerintah selama 2025
Syarat: pegawai tetap dengan penghasilan bruto tetap dan teratur paling banyak Rp10 juta sebulan, atau pegawai tidak tetap dengan upah rata-rata paling banyak Rp500 ribu sehari (atau Rp10 juta sebulan), memiliki NPWP/NIK terintegrasi, dan tidak menerima insentif PPh 21 DTP lain

Dampak ke soal UKP

Insentif terbatas waktu 2025
Untuk 2026 gunakan PMK 105/2025 (cakupan ditambah sektor pariwisata)

Pembahasan & contoh

Contoh: pegawai tetap pabrik garmen bergaji Rp7.000.000 sebulan pada 2025
PPh 21 TER-nya tetap dihitung, tetapi dibayarkan tunai kepada pegawai sebagai PPh 21 DTP, sehingga gaji bersihnya tidak terpotong PPh 21

Sumber ↗

Masa berlaku berakhir

PMK 13/2025: PPN DTP rumah tapak dan rumah susun tahun 2025

Dasar hukum: PMK 13 Tahun 2025; untuk 2026 diganti PMK 90/2025
Berlaku: Januari–Desember 2025 (sudah berakhir)
Tingkat UKP: A, B, C

Pokok aturan

PPN atas rumah tapak dan satuan rumah susun ditanggung pemerintah untuk bagian DPP sampai Rp2 miliar: 100% untuk 1 Januari–30 Juni 2025 dan 50% untuk 1 Juli–31 Desember 2025

Dampak ke soal UKP

Insentif 2025 sudah berakhir
Untuk 2026 berlaku PMK 90/2025 (PPN DTP 100% sepanjang 2026)

Pembahasan & contoh

Contoh: rumah Rp1,5 miliar diserahterimakan Agustus 2025: PPN DTP 50%, sehingga pembeli menanggung 50% × 12% × 11/12 × Rp1.500.000.000 = Rp82.500.000

Sumber ↗

Berlaku

PMK 17/2025: tata cara penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Dasar hukum: PMK 17 Tahun 2025; mencabut PMK 55/2016
Berlaku: 25 Februari 2025
Tingkat UKP: C

Pokok aturan

Mengatur tata cara penyidikan tindak pidana perpajakan oleh PPNS DJP, termasuk koordinasi dan penghentian penyidikan

Dampak ke soal UKP

Soal penyidikan (Pasal 44–44B UU KUP) tingkat C

Pembahasan & contoh

Penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan DJP yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik
Ketentuan pidana dalam UU perpajakan telah disesuaikan dengan KUHP baru melalui UU 1/2026

Sumber ↗

Masa berlaku berakhir

KEP-67/PJ/2025: penghapusan sanksi keterlambatan selama masa transisi Coretax

Dasar hukum: KEP-67/PJ/2025
Berlaku: Masa pajak Desember 2024–Maret 2025
Tingkat UKP: A, B

Pokok aturan

Menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran/penyetoran dan pelaporan pada awal penerapan Coretax
Contoh cakupannya: keterlambatan setor PPh Pasal 4 ayat (2), 15, 21, 22, 23, 25, 26 serta PPN/PPnBM masa Januari 2025
Keterlambatan lapor SPT Masa PPh 21/26 dan SPT Masa PPh Unifikasi masa Januari–Maret 2025
Sanksi yang sudah terbit dihapus secara jabatan

Dampak ke soal UKP

Relaksasi khusus masa transisi dan sudah selesai
Soal sanksi keterlambatan umumnya tetap memakai Pasal 7 dan Pasal 9 UU KUP

Pembahasan & contoh

Contoh: PPh 23 masa Januari 2025 yang disetor terlambat karena kendala Coretax tidak dikenai bunga
Keterlambatan yang sama untuk masa Juni 2025 tidak termasuk relaksasi ini

Sumber ↗

Berlaku

PMK 108/2025: akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (CRS dan CARF)

Dasar hukum: PMK 108 Tahun 2025; mencabut PMK 70/2017 s.t.d.t.d. PMK 47/2024
Berlaku: 1 Januari 2026
Tingkat UKP: C

Pokok aturan

Petunjuk teknis akses informasi keuangan diperbarui mengikuti amandemen Common Reporting Standard OECD dan mengakomodasi Crypto-Asset Reporting Framework (CARF)

Dampak ke soal UKP

Soal pertukaran informasi keuangan otomatis (AEOI) tingkat C

Pembahasan & contoh

Lembaga jasa keuangan melaporkan informasi rekening keuangan kepada DJP
Kini termasuk kerangka pelaporan aset kripto

Sumber ↗

Ringkasan untuk belajar, bukan nasihat pajak. Selalu periksa naskah resmi di JDIH Kemenkeu atau pajak.go.id. Ketentuan bertanda "Masa transisi" bisa berubah. File peraturan lengkap ada di Bank peraturan.