PPN & SPT PPN

Tarif & DPP

• Tarif PPN 12% sejak 1 Januari 2025.
• Barang/jasa bukan mewah: DPP nilai lain 11/12 × harga jual, sehingga beban efektif 11% (PMK 131/2024). Barang mewah: 12% atas DPP penuh plus PPnBM.
• Kegiatan membangun sendiri (min. 200 m²): 20% × 11/12 × 12% = 2,2% dari biaya membangun, tanah tidak termasuk.
• Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean: PPN disetor sendiri oleh penerima jasa.

Faktur & pengkreditan

• Faktur dibuat saat penyerahan atau saat pembayaran diterima sebelum penyerahan.
• Pajak masukan dikreditkan pada masa yang sama atau paling lama 3 masa berikutnya, sepanjang belum dibiayakan dan belum diperiksa.
• Pajak masukan atas perolehan sebelum dikukuhkan PKP: pedoman 80% dari pajak keluaran.
• PPN "dibebaskan" membuat pajak masukan tidak dapat dikreditkan; PPN "tidak dipungut" tetap dapat dikreditkan.

Pelaporan

• PPN disetor dan SPT Masa PPN dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya, setor sebelum lapor.
• Retur memakai nota retur; faktur yang salah diganti dengan faktur pengganti.

Objek, non-objek & fasilitas

• Ekspor BKP/BKPTB/JKP: tarif 0%, PM tetap dapat dikreditkan dan direstitusi.
• Non-objek (Pasal 4A): jasa keagamaan, kesenian & hiburan, perhotelan, parkir, boga/katering, makanan/minuman di restoran, jasa pemerintahan, uang, emas batangan cadangan devisa, surat berharga.
• Dibebaskan (bukan non-objek) sejak UU HPP: kebutuhan pokok, jasa pendidikan, kesehatan medis, sosial, keuangan, asuransi, angkutan umum, tenaga kerja.
• Bukan penyerahan: jaminan utang, kepada makelar, penggabungan/peleburan antar-PKP, aktiva yang PM-nya tidak dapat dikreditkan.

Pengkreditan lanjutan

• PM praproduksi boleh dikreditkan; bila 3 tahun belum ada penyerahan, wajib dibayar kembali.
• PM biaya bersama: kredit sebanding penyerahan terutang ÷ total penyerahan.
• PM yang sudah dibiayakan tidak dapat dikreditkan; PM sedan/jamuan tidak dapat dikreditkan.
• Kelebihan PM: kompensasi ke masa berikutnya; restitusi pada akhir tahun buku atau oleh PKP tertentu.

PPnBM & faktur

• PPnBM sekali di produsen/impor, tidak dapat dikreditkan; atas ekspor dapat diminta kembali.
• Faktur gabungan: satu pembeli, satu bulan, dibuat akhir bulan penyerahan.
• Salah isi → faktur pengganti; transaksi batal → pembatalan; barang kembali → nota retur.
• Pedagang eceran boleh membuat faktur tanpa identitas pembeli.

Tabel ringkas

Menghitung PPN sejak 2025

Contoh hitung langkah demi langkah

Peraturan terkait

• UU 8/1983 s.t.d.t.d. UU 6/2023 Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
• UU 7/2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)
• PP 44/2022 Penerapan terhadap PPN Barang dan Jasa dan PPnBM
• PMK 81/2024 Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax)
• PMK 131/2024 Perlakuan PPN atas Impor BKP, Penyerahan BKP/JKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean

Buka di Bank peraturan