PPh Potong/Pungut

PPh 21

• Pegawai tetap Januari–November: TER bulanan (kategori A/B/C sesuai status PTKP) × penghasilan BRUTO.
• Masa Desember (atau masa terakhir): hitung setahun dengan biaya jabatan 5% (maks. Rp6 juta), iuran pensiun/JHT, PTKP, tarif Pasal 17, dikurangi PPh yang sudah dipotong.
• Bukan pegawai: tarif Pasal 17 × 50% bruto.
• Pesangon final: 0% s.d. Rp50 juta, 5% Rp50–100 juta, 15% Rp100–500 juta, 25% di atas Rp500 juta.

PPh 22 & 23

• PPh 22 impor: 2,5% dengan API, 7,5% tanpa API (barang tertentu tarif khusus). Bendahara pemerintah: 1,5% dari harga beli tanpa PPN.
• PPh 23: 15% atas dividen, bunga, royalti, hadiah; 2% atas sewa harta (selain tanah/bangunan) dan jasa. Tanpa NPWP: tarif 100% lebih tinggi.

PPh final 4(2) & PPh 26

• Sewa tanah/bangunan 10%; bunga deposito/tabungan 20%; pengalihan tanah/bangunan 2,5%.
• Jasa konstruksi (PP 9/2022): pelaksana kecil/perseorangan bersertifikat 1,75%, menengah/besar 2,65%, tanpa sertifikat 4%.
• PPh 26: 20% dari bruto kepada WP luar negeri, atau tarif P3B bila syarat administrasi (DGT form) dipenuhi.
• Setor tanggal 15 bulan berikutnya; SPT Masa PPh dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa berakhir.

PPh 21 lanjutan

• TER harian (pegawai tidak tetap): upah ≤ Rp450.000 sehari 0%; > Rp450.000–Rp2,5 juta 0,5%.
• Peserta kegiatan: tarif Pasal 17 × 100% bruto; bukan pegawai: × 50% bruto.
• JHT/pensiun sekaligus: 0% s.d. Rp50 juta, 5% di atasnya (final).
• Tunjangan pajak (gross-up) dapat dibiayakan; PPh 21 ditanggung tidak dapat dibiayakan.
• Bukti potong 1721-A1 diberikan paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir.

Saat terutang & pemotong

• PPh 23 terutang saat pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau jatuh tempo (mana lebih dulu).
• Sewa tanah/bangunan dengan penyewa bukan pemotong: pemilik setor sendiri 10%.
• Bunga deposito/tabungan tidak dipotong bila saldo ≤ Rp7,5 juta dan bukan pemecahan.
• SPT Masa PPh Unifikasi menggabungkan PPh 4(2), 15, 22, 23, dan 26 (selain PPh 21/26 orang pribadi).

Tabel ringkas

Kategori TER bulanan

Tarif potput yang sering keluar

Contoh hitung langkah demi langkah

Peraturan terkait

• UU 7/1983 s.t.d.t.d. UU 6/2023 Pajak Penghasilan
• PP 58/2023 Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi
• PP 9/2022 Perubahan Kedua atas PP 51/2008 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
• PP 34/2016 PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
• PMK 81/2024 Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax)
• PMK 168/2023 Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi
• PMK 66/2023 Perlakuan PPh atas Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan
• PMK 112/2025 Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Buka di Bank peraturan