PPh Orang Pribadi

Subjek & objek

• Subjek dalam negeri: bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.
• Objek: setiap tambahan kemampuan ekonomis, termasuk natura/kenikmatan (PMK 66/2023) dengan pengecualian tertentu.
• Hibah kepada keluarga sedarah garis lurus satu derajat dikecualikan dari objek.

PTKP & tarif

• PTKP setahun: Rp54.000.000 diri sendiri, +Rp4.500.000 kawin, +Rp4.500.000 per tanggungan (maksimal 3).
• Tarif Pasal 17: 5% (s.d. Rp60 juta), 15% (Rp60–250 juta), 25% (Rp250–500 juta), 30% (Rp500 juta–5 miliar), 35% (di atas Rp5 miliar).
• PKP dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

Pengusaha & pekerjaan bebas

• NPPN (norma) boleh dipakai bila peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar dan diberitahukan dalam 3 bulan pertama tahun pajak.
• PPh final 0,5% (PP 55/2022 s.t.d.t.d. PP 20/2026) untuk OP dengan peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar; bagian bruto sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai pajak.
• Bagi OP, tarif 0,5% berlaku tanpa batas waktu selama kriteria terpenuhi. Jasa pekerjaan bebas (konsultan, dokter, notaris, dan sejenisnya) tidak dapat memakai tarif ini.
• Angsuran PPh 25 = (PPh terutang − kredit pajak) ÷ 12.

Bukan objek pajak yang sering diuji

• Bantuan/sumbangan (termasuk zakat yang diterima penerima berhak) dan hibah kepada keluarga sedarah garis lurus satu derajat.
• Warisan; santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa dari perusahaan asuransi.
• Dividen dalam negeri yang diinvestasikan kembali di Indonesia (minimal 3 tahun); bila tidak: final 10%.
• Beasiswa yang memenuhi syarat (PMK 68/2020).

Unit keluarga & status PTKP

• Status PTKP mengikuti keadaan awal tahun pajak (anak lahir pertengahan tahun baru dihitung tahun berikutnya).
• Tanggungan: keluarga sedarah/semenda garis LURUS dan anak angkat, maksimal 3 orang. Saudara kandung tidak termasuk.
• K/I: penghasilan istri digabung (tambahan PTKP Rp54 juta). Istri bekerja pada satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh 21 tidak digabung.
• PH/MT: penghasilan digabung lalu PPh dibagi sebanding penghasilan neto. HB: dikenai pajak terpisah penuh.

WNI/WNA & penghasilan luar negeri

• SPDN dikenai pajak atas worldwide income dengan kredit pajak luar negeri Pasal 24 (per negara).
• WNA ahli yang menjadi SPDN: hanya penghasilan dari Indonesia selama 4 tahun pajak pertama (Pasal 4 ayat (1a)).
• WNI di luar negeri > 183 hari dalam 12 bulan dapat menjadi SPLN bila memenuhi syarat.

Tabel ringkas

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a (UU HPP)

PTKP setahun

Contoh hitung langkah demi langkah

Peraturan terkait

• UU 7/1983 s.t.d.t.d. UU 6/2023 Pajak Penghasilan
• UU 7/2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)
• PP 55/2022 Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
• PP 20/2026 Perubahan atas PP 55/2022
• PMK 101/PMK.010/2016 Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Buka di Bank peraturan