PPh Badan

Tarif & fasilitas

• Tarif umum 22%. Perseroan terbuka dengan minimal 40% saham beredar di bursa dan syarat lain: 19%.
• Pasal 31E: omzet sampai Rp50 miliar mendapat pengurangan tarif 50% atas PKP dari bagian omzet sampai Rp4,8 miliar. Omzet sampai Rp4,8 miliar: seluruh PKP efektif 11%.
• PP 20/2026: PPh final 0,5% untuk badan hanya bagi perseroan perorangan dan koperasi. CV, firma, dan PT yang terdaftar setelahnya memakai tarif umum.

Biaya & koreksi fiskal

• Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M) boleh dikurangkan (Pasal 6).
• Tidak boleh dikurangkan (Pasal 9): pembagian laba, PPh, sanksi pajak, sumbangan (kecuali yang diatur), biaya untuk penghasilan final/bukan objek.
• Natura yang menjadi objek bagi penerima dapat dibiayakan oleh pemberi (PMK 66/2023).
• Kerugian fiskal dikompensasikan paling lama 5 tahun.

Penyusutan & hubungan istimewa

• Kelompok harta: 1 (4 tahun), 2 (8), 3 (16), 4 (20); bangunan permanen 20 tahun, tidak permanen 10 tahun. Mulai bulan perolehan, bagian bulan dihitung penuh.
• Hubungan istimewa: penyertaan minimal 25%, penguasaan manajemen/teknologi, atau keluarga satu derajat.
• DER maksimal 4:1; bunga atas utang di atasnya dikoreksi.
• BUT dikenai branch profit tax 20% (atau tarif P3B) atas laba setelah pajak.

Biaya fiskal yang sering diuji

• Promosi dan entertainment: boleh dengan daftar nominatif.
• Sumbangan bencana nasional, litbang, infrastruktur sosial, fasilitas pendidikan, olahraga: boleh dengan syarat PP 93/2010.
• Beasiswa, magang, pelatihan: boleh. Super deduction litbang hingga 300% dan vokasi hingga 200%.
• Gaji pemegang saham yang tidak wajar: kelebihannya dividen terselubung.
• Cadangan: tidak boleh, kecuali industri tertentu (bank, asuransi, reklamasi tambang, dll.).
• Natura objek bagi penerima (misal golf direksi) boleh dibiayakan pemberi (PMK 66/2023).

Penghasilan bukan objek & final

• Dividen dalam negeri ke badan dalam negeri: bukan objek tanpa syarat kepemilikan.
• Sisa lebih nirlaba pendidikan/litbang yang ditanamkan kembali ≤ 4 tahun: bukan objek.
• Penghasilan final (sewa bangunan, bunga deposito, jasa konstruksi): koreksi negatif; biayanya koreksi positif.

Persediaan, harta, dan pengalihan

• Persediaan dinilai harga perolehan: rata-rata atau FIFO.
• Tanah tidak disusutkan; hak penambangan migas diamortisasi dengan satuan produksi.
• Keuntungan/kerugian pengalihan harta = harga jual − nilai sisa buku fiskal.

Tabel ringkas

Kelompok harta berwujud bukan bangunan

Bangunan

Contoh hitung langkah demi langkah

Peraturan terkait

• UU 7/1983 s.t.d.t.d. UU 6/2023 Pajak Penghasilan
• UU 6/2023 Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
• PP 55/2022 Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
• PP 20/2026 Perubahan atas PP 55/2022
• PP 78/2019 Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
• PMK 66/2023 Perlakuan PPh atas Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan
• PMK 169/PMK.010/2015 Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal (DER)
• PMK 72/2023 Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud untuk Keperluan Perpajakan

Buka di Bank peraturan