KUP, PPSP & Pengadilan Pajak

Pendaftaran & SPT

• Pengusaha dengan peredaran bruto lebih dari Rp4,8 miliar setahun wajib lapor untuk dikukuhkan sebagai PKP, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas terlampaui.
• SPT Tahunan PPh orang pribadi paling lambat 3 bulan dan badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
• Sejak PMK 81/2024 (Coretax): PPh potput dan PPh 25 disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, SPT Masa PPh dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa berakhir; PPN disetor dan dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya.
• Pembetulan SPT boleh selama belum diperiksa; bila kurang bayar, bunga dihitung sampai tanggal pembayaran.

Sanksi administrasi

• Denda telat SPT: Masa PPN Rp500.000, Masa lainnya Rp100.000, Tahunan badan Rp1.000.000, Tahunan OP Rp100.000.
• Bunga per bulan = (suku bunga acuan + uplift) ÷ 12, paling lama 24 bulan. Uplift: 0% (angsuran/penundaan), 5% (pembetulan, telat bayar, STP), 10% (pengungkapan setelah pemeriksaan), 15% (SKPKB).
• Pengungkapan ketidakbenaran saat pemeriksaan bukti permulaan: pokok + denda 100%.
• Bagian bulan dihitung satu bulan penuh.

Ketetapan & penagihan

• SKPKB diterbitkan dalam jangka 5 tahun sejak terutangnya pajak. SKPKBT bila ada data baru (novum).
• STP untuk menagih pajak yang kurang bayar, bunga, dan denda. SKP menetapkan, STP menagih.
• Penagihan aktif: Surat Teguran (7 hari setelah jatuh tempo), Surat Paksa (21 hari setelah teguran), penyitaan (2 × 24 jam setelah Surat Paksa), lalu lelang.

Sengketa

• Keberatan: 3 bulan sejak SKP dikirim; DJP memutus paling lama 12 bulan. Bila ditolak/dikabulkan sebagian, sanksi 30%.
• Banding ke Pengadilan Pajak: 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima. Bila ditolak/dikabulkan sebagian, sanksi 60%.
• Putusan Pengadilan Pajak bersifat final; upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

NPWP, PKP & pembukuan

• WP OP penduduk memakai NIK sebagai NPWP; WP badan, instansi pemerintah, dan OP bukan penduduk memakai NPWP 16 digit.
• DJP dapat menerbitkan NPWP/mengukuhkan PKP secara jabatan; kewajiban berlaku sejak WP memenuhi syarat (paling lama 5 tahun ke belakang).
• Pembukuan wajib bagi badan dan OP usaha; OP dengan peredaran bruto < Rp4,8 miliar boleh pencatatan (pengguna NPPN).
• Pembukuan: huruf Latin, angka Arab, Rupiah, bahasa Indonesia; bahasa asing & USD hanya dengan izin Menteri Keuangan.
• Dokumen pembukuan disimpan 10 tahun di Indonesia.

Pengembalian kelebihan pembayaran

• SKP atas permohonan restitusi terbit paling lama 12 bulan sejak permohonan lengkap; lewat waktu = dianggap dikabulkan.
• Pengembalian pendahuluan: WP kriteria tertentu (Pasal 17C: PPh 3 bulan, PPN 1 bulan), WP persyaratan tertentu (Pasal 17D), PKP berisiko rendah (Pasal 9 ayat (4c) UU PPN).
• Kelebihan dikembalikan paling lama 1 bulan sejak SKPLB/SKPPKP; terlambat = imbalan bunga.
• Imbalan bunga atas keberatan/banding/PK yang dikabulkan diberikan paling lama 24 bulan.

Pemeriksaan, pengungkapan & pidana

• Selama pemeriksaan (sebelum SPHP) WP masih bisa mengungkapkan ketidakbenaran: bayar pokok + bunga uplift 10%.
• Saat pemeriksaan bukti permulaan: pokok + denda 100%.
• Penghentian penyidikan (Pasal 44B): pokok kerugian + denda 1× (Pasal 38), 3× (Pasal 39), atau 4× (Pasal 39A).
• Daluwarsa: penetapan 5 tahun, penagihan 5 tahun, penuntutan pidana 10 tahun.

Penagihan aktif (UU PPSP)

• Surat Teguran: 7 hari setelah jatuh tempo; Surat Paksa: 21 hari setelah teguran; Sita: 2 × 24 jam setelah Surat Paksa.
• Pengumuman lelang paling singkat 14 hari setelah sita; lelang paling singkat 14 hari setelah pengumuman.
• Pencegahan dan penyanderaan: utang pajak ≥ Rp100 juta dan diragukan itikad baiknya; masing-masing paling lama 6 bulan (dapat diperpanjang 6 bulan).
• Hak mendahulu negara hilang 5 tahun sejak STP/SKPKB/SKPKBT/keputusan yang menambah pajak.

Tabel ringkas

Tarif bunga & sanksi (UU HPP)

Jadwal setor & lapor (PMK 81/2024)

Contoh hitung langkah demi langkah

Peraturan terkait

• UU 6/1983 s.t.d.t.d. UU 6/2023 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
• UU 7/2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)
• UU 6/2023 Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
• UU 19/1997 s.t.d.t.d. UU 19/2000 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
• UU 14/2002 Pengadilan Pajak
• PP 50/2022 Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
• PMK 81/2024 Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax)

Buka di Bank peraturan