PBB-P5L

Ruang lingkup

• PBB-P5L (DJP): perkebunan, perhutanan, pertambangan migas, panas bumi, minerba, dan sektor lainnya.
• Rumah, ruko, dan tanah perkotaan/perdesaan termasuk PBB-P2 yang dipungut pemerintah daerah (UU 1/2022 HKPD).

Penghitungan & kewajiban

• PBB terutang = 0,5% × NJKP; NJKP = persentase tertentu × (NJOP − NJOPTKP). Persentase NJKP per sektor diatur PMK.
• SPOP disampaikan paling lambat 30 hari setelah diterima; bila tidak, SKP dengan denda 25%.
• SPPT dilunasi paling lambat 6 bulan sejak diterima; SKP/STP 1 bulan. Telat bayar: denda 2% sebulan, maks. 24 bulan.
• Keberatan atas SPPT/SKP: 3 bulan sejak diterima, tidak menunda kewajiban bayar.

Subjek, objek & saat terutang

• Subjek: pihak yang nyata mempunyai hak/memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki/menguasai bangunan.
• Tidak dikenai PBB: ibadah, sosial, pendidikan, kesehatan, kebudayaan nirlaba; makam; hutan lindung/taman nasional; perwakilan diplomatik (timbal balik).
• Tahun pajak = tahun takwim; pajak terutang menurut keadaan objek pada 1 Januari.
• NJOP ditetapkan setiap 3 tahun (daerah tertentu tiap tahun).

Penetapan & sengketa

• SPPT: penetapan rutin. SKP: bila SPOP tidak disampaikan setelah ditegur atau hasil pemeriksaan lebih besar (denda 25%).
• Keberatan: 3 bulan sejak SPPT/SKP diterima; DJP memutus paling lama 12 bulan; banding ke Pengadilan Pajak 3 bulan.
• Pengurangan PBB karena kondisi tertentu paling tinggi 75%.

Tabel ringkas

Angka waktu PBB

Contoh hitung langkah demi langkah

Peraturan terkait

• UU 12/1985 Pajak Bumi dan Bangunan
• UU 12/1994 Perubahan atas UU 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
• UU 1/2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
• PMK 234/2022 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya (PBB-P5L)

Buka di Bank peraturan