Bank peraturan

Peraturan perpajakan yang menjadi dasar materi UKP: undang-undang, PP, PMK, dan peraturan Dirjen. Unduh file aslinya untuk dibaca lengkap, atau buka sumber resminya.

Ringkasan modul ›

LULUS

8 peraturan. Daftar gratis atau masuk untuk mengunduh file asli.

UU

UU 7/1983 s.t.d.t.d. UU 6/2023

Pajak Penghasilan

Subjek & objek PPh, biaya yang boleh/tidak boleh dikurangkan, penyusutan, PTKP, tarif Pasal 17, PPh 21/22/23/24/25/26, Pasal 4 ayat (2), Pasal 18, Pasal 31E, Pasal 32A.

PPh Orang PribadiPPh BadanPPh Potong/PungutPajak Internasional

File asli segera tersediaSumber resmi ↗
PP

PP 58/2023

Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tarif efektif rata-rata (TER) bulanan kategori A/B/C dan TER harian.

PPh Potong/Pungut

File asli segera tersediaSumber resmi ↗
PP

PP 9/2022

Perubahan Kedua atas PP 51/2008 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

Tarif PPh final jasa konstruksi 1,75%, 2,65%, 3,5%, 4%, dan 6%.

PPh Potong/Pungut

File asli segera tersediaSumber resmi ↗
PP

PP 34/2016

PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Tarif final 2,5%, 1% (rumah sederhana), dan 0% (pengalihan kepada pemerintah).

PPh Potong/Pungut

File asli segera tersediaSumber resmi ↗
PMK

PMK 81/2024

Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax)

Jadwal setor/lapor (tanggal 15, 20 hari, akhir bulan), deposit pajak, faktur pajak, bukti potong, dan banyak ketentuan administratif lain.

KUPPPSP & Pengadilan PajakPPN & SPT PPNPPh Potong/Pungut

File asli segera tersediaSumber resmi ↗
PMK

PMK 168/2023

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi

Penghitungan PPh 21 dengan TER, Masa Desember, bukan pegawai, peserta kegiatan, bukti potong.

PPh Potong/Pungut

File asli segera tersediaSumber resmi ↗
PMK

PMK 66/2023

Perlakuan PPh atas Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

Natura yang dikecualikan (makan bersama, bingkisan ≤ Rp3 juta, peralatan kerja, olahraga tertentu) dan perlakuan biaya bagi pemberi kerja.

PPh Potong/PungutPPh Badan

File asli segera tersediaSumber resmi ↗
PMK

PMK 112/2025

Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Syarat penerapan P3B: residen negara mitra, Formulir DGT, pemilik manfaat, anti penyalahgunaan (PPT); menggantikan pengaturan sebelumnya (PER-25/PJ/2018).

Pajak InternasionalPPh Potong/Pungut

File asli segera tersediaSumber resmi ↗

File yang tersedia adalah salinan dokumen resmi untuk keperluan belajar. Selalu cek perubahan terbaru di sumber resmi (JDIH BPK, JDIH Kemenkeu, pajak.go.id).

Bantuan