Peraturan perpajakan yang menjadi dasar materi UKP: undang-undang, PP, PMK, dan peraturan Dirjen. Unduh file aslinya untuk dibaca lengkap, atau buka sumber resminya.
8 peraturan. Daftar gratis atau masuk untuk mengunduh file asli.
Pajak Penghasilan
Subjek & objek PPh, biaya yang boleh/tidak boleh dikurangkan, penyusutan, PTKP, tarif Pasal 17, PPh 21/22/23/24/25/26, Pasal 4 ayat (2), Pasal 18, Pasal 31E, Pasal 32A.
PPh Orang PribadiPPh BadanPPh Potong/PungutPajak Internasional
Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Klaster perpajakan: dividen dalam negeri bukan objek, WNA ahli dipajaki teritorial 4 tahun, tarif bunga sanksi berbasis suku bunga acuan.
KUPPPSP & Pengadilan PajakPPh Badan
Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
Aturan pelaksanaan PPh pasca-UU HPP, termasuk PPh final 0,5% UMKM, bagian omzet Rp500 juta bebas pajak bagi WP OP.
PPh Orang PribadiPPh Badan
Perubahan atas PP 55/2022
PPh final 0,5% untuk WP OP tanpa batas waktu selama memenuhi kriteria; untuk badan dibatasi pada perseroan perorangan dan koperasi.
PPh Orang PribadiPPh Badan
Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
Tax allowance: pengurangan penghasilan neto 30% investasi (5% selama 6 tahun), penyusutan dipercepat, tarif dividen 10%, kompensasi rugi lebih lama.
PPh Badan
Perlakuan PPh atas Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan
Natura yang dikecualikan (makan bersama, bingkisan ≤ Rp3 juta, peralatan kerja, olahraga tertentu) dan perlakuan biaya bagi pemberi kerja.
PPh Potong/PungutPPh Badan
Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal (DER)
Batas DER 4:1 dan pembebanan biaya pinjaman proporsional; daftar WP yang dikecualikan.
Pajak InternasionalPPh Badan
Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud untuk Keperluan Perpajakan
Kelompok harta, masa manfaat, metode garis lurus/saldo menurun, bangunan permanen 20 tahun.
PPh Badan
File yang tersedia adalah salinan dokumen resmi untuk keperluan belajar. Selalu cek perubahan terbaru di sumber resmi (JDIH BPK, JDIH Kemenkeu, pajak.go.id).